RUU Perkoperasian Satu Dari 5 RUU Akan Disahkan DPR Tahun 2019 ini

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menargetkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU)dalam Masa Persidangan III Tahun 2018-2019. Lima RUU tersebut termasuk dalam 33 RUU yang masih belum selesai dibahas. “Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan 5 RUU dapat disahkan menjadi UU tahun inui” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018-2019, Gedung Nusantara II DPR, Senin (7/1/2019). Kelima RUU yang ditargetkan selesai meliputi RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan…

Read More

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Jakarta – Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat koperasi dipaksa untuk kembali menggunakan UU Nomor 25/1992, UU produk lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, salah satu pembicara yaitu akademisi Revrisond Baswir mempertanyakan keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tertuang dalam RUU Perkoperasian.”Saya minta Dekopin tidak lagi mendapat kucuran dana melalui APBN”, tegas Revrisond dalam sebuah seminar nasional membahas RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (16/1). Menurut Revrisond, koperasi itu sifatnya kemandirian. Idealnya, Dekopin itu hidup dari iuran koperasi yang menjadi anggotanya. Sehingga, akan…

Read More