Harkopnas dan Masa Depan Koperasi

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pada 12 Juli 2019 bangsa Indonesia akan memperingati 72 tahun Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS) di Purwokerto – Jawa Tengah. Di Harkopnas tersebut, semua pegiat dan gerakan koperasi hadir tanpa kecuali koperasi syariah yang saat ini memiliki berbagai jaringan hingga ke pelosok tanah air. Meskipun, Harkopnas 72 penuh dengan hiruk pikuk acara, namun ditengah euforia tersebut ada penyematan dan perenungan kita bersama tentang masa depan koperasi Indonsia. Apalagi saat ini ada beberapa catatan diantaranya pertama, ditengah disruption teknologi yang menghantui berbagai aktifitas usaha, kedua…

Read More

Ini Tahapan Sosialisasi Fatwa DSN MUI kepada Stakeholder

Oleh: Ahmad ZR Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Prof Jaih Mubarak mengatakan, pengesahan empat draf fatwa keuangan syariah bersama mitra trategis, regulator, kalangan industri, keuangan dan bisnis syariah dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, sosialisasi, dan kedua internalisasi khusus untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) tiap perusahaan. “Nah, internalisasi untuk Dewan Pengawas Syariah ini dinamakan Pra Ijtima. Pra Ijtima itu biasanya dikelompokan tiap cluster seperti perbankan, koperasi, asuransi, dan pasar modal. Jadi itu per satu kepentingan,” kata Jaih kepada Indonesia Inside, saat ditemui usai acara sosialisasi…

Read More

DSN-MUI Tetapkan 4 Fatwa Baru Keuangan Syariah

Oleh: Suandri Ansah Indonesiainside.id, Jakarta — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membahas dan mengesahkan 4 empat draf fatwa keuangan syariah pada Rabu-Kamis (3-4/7) kemarin. Agenda tersebut sekaligus menjadi ajang Halal bi Halal DSN-MUI dengan mitra trategis, regulator dan kalangan industri keuangan dan bisnis syariah serta sosialisasi fatwa terbaru. Adapun keempat fatwa yang telah ditetapkan yakni, Akad Wakalah bil Istitsmar, Sukuk Wakalahbil Istitsmar, Penyelenggaraan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Biaya Riil dalam Ta’widh Akibat Wanprestasi. “Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban DSN-MUI dalam memastikan terpenuhinya prinsip…

Read More

Koperasi di Indonesia Harus Didorong Terapkan Teknologi Digital

Seluruh koperasi di Indonesia didorong untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0, kata Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia Mohamad Sukri. “Kemajuan teknologi digital sekarang ini juga harus diikuti koperasi-koperasi di Indonesia. Sekarang sudah dimulai pergeseran paradigma reformasi total koperasi di era revolusi industri 4.0 sehingga koperasi-koperasi di Indonesia harus menerapkan teknologi digital,” kata Mohamad Sukri di Semarang, Rabu. Ia mengungkapkan koperasi di Indonesia yang sudah menerapkan teknologi digital saat ini baru 25-30 persen sehingga koperasi yang lain didorong untuk segera berbenah untuk mengejar…

Read More

Ekonomi Mudik dan Lebaran

Irfan Syauqi Beik (Penulis adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan Direktur Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS RI) Salah satu budaya masyarakat yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri setiap tahunnya adalah mudik. Kebiasaan ini dilakukan oleh mereka yang telah merantau dari kampung halamannya untuk mencari nafkah di tempat lain. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa jumlah pemudik di tahun 2019 ini diperkirakan mencapai angka 23 juta orang, atau naik 6,48 persen dari jumlah pemudik tahun lalu yang mencapai angka 21,6 juta orang. Adapun dari sisi penggunaan…

Read More

RUU Perkoperasian Satu Dari 5 RUU Akan Disahkan DPR Tahun 2019 ini

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menargetkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU)dalam Masa Persidangan III Tahun 2018-2019. Lima RUU tersebut termasuk dalam 33 RUU yang masih belum selesai dibahas. “Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan 5 RUU dapat disahkan menjadi UU tahun inui” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018-2019, Gedung Nusantara II DPR, Senin (7/1/2019). Kelima RUU yang ditargetkan selesai meliputi RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan…

Read More

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Jakarta – Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat koperasi dipaksa untuk kembali menggunakan UU Nomor 25/1992, UU produk lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, salah satu pembicara yaitu akademisi Revrisond Baswir mempertanyakan keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tertuang dalam RUU Perkoperasian.”Saya minta Dekopin tidak lagi mendapat kucuran dana melalui APBN”, tegas Revrisond dalam sebuah seminar nasional membahas RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (16/1). Menurut Revrisond, koperasi itu sifatnya kemandirian. Idealnya, Dekopin itu hidup dari iuran koperasi yang menjadi anggotanya. Sehingga, akan…

Read More

Porsi Penyaluran KUR Syariah Baru 0,6 Persen

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yuana Sutyowati menilai, lembaga perbankan syariah masih memiliki peluang besar dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, tidak sedikit pelaku yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Sampai saat ini, Yuana mencatat, realisasi penyaluran KUR syariah baru dilakukan satu lembaga keuangan, yakni BRI syariah. Ia berharap, akan ada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dapat terlibat pada tahun depan. “Kami hanya bisa mengajak, tidak dapat intervensi lebih. Mereka yang harus mengusulkan sendiri,” ujarnya ketika dihubungi Republika,…

Read More

Pembiayaan Musyarakah dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Rukun Musyarakah: Pihak yang berakad (para mitra) 2) Obyek yang diakadkan: Modal Kegiatan Usaha/Kerja Keuntungan 3) Sighat: Serah Terima Syarat Musyarakah: Pihak yang berakad: Para pihak yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum Kompeten…

Read More

Reformasi Total Koperasi Sumbangkan PDB 4,48%

Program pengembangan koperasi selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hingga 2018, kontribusi PDB koperasi meningkat menjadi 4,48% dari sebelumnya pada 2014 hanya 1,71%. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, peningkatan kontribusi PDB koperasi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mereka menggulirkan program reformasi total koperasi yang dijabarkan melalui tiga langkah strategis, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. “Jadi, kami arahkan betul-betul ke depan, koperasi itu berkualitas. Tanpa koperasi berkualitas, enggak mungkin akan meningkatkan PDB, jadi akan jalan di tempat,” kata Puspayoga pada paparan…

Read More