Bentuk Pembiayaan dalam Koperasi Syariah (2/2)

  Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan pembiayaan-pembiayaan jasa keuangan yang disediakan oleh koperasi syariah. Pada artikel ini akan dilanjutkan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh koperasi syariah, Piutang Ishtishna Piutang ini adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang Ijarah Piutang ini adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (lessor/penyewa) dengan musta’jir (lesse/yang menyewakan) atas ma’jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas…

Read More

Bentuk Pembiayaan dalam Koperasi Syariah (1/2)

Layaknya koperasi pada umumnya, koperasi syariah juga menyediakan layanan pembiayaan kepada para anggotanya. Layanan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Bedanya dengan koperasi pada umumnya, layanan-layanan ini berdasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama pemodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad, disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Di…

Read More

Ekonomi Syariah dan Tahun Politik 2018

Oleh : Irfan Syauqi Beik** Tahun 2018 tidak diragukan lagi adalah tahun politik yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Data KPU menunjukkan bahwa tahun 2018 akan diselenggarakan pilkada di 171 daerah di seluruh Indonesia. Pergantian kepala daerah ini merupakan sebuah keniscayaan, dimana momentum pilkada menjadi sarana evaluasi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah yang ada, sekaligus menjadi ajang memilih kepala daerah yang dianggap dapat memenuhi aspirasi mereka. Selain itu, pada tingkat nasional, diantara tahapan penting yang harus dilalui pada tahun 2018 ini adalah pengajuan calon anggota legislatif pada bulan Juli 2018,…

Read More

LPDB Salurkan Dana Bergulir Skema Syariah Sebesar Rp 450 Miliar

Tahun ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah, adapun total alokasi dana tersebut sebear Rp 450 miliar. Dana bergulir tersebut akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). “Dana tersebut akan disalurkan tahun ini, alokasinya tetap Rp 450 miliar dan akan dimulai pada Februari nanti,” kata Direktur Pembiayaan LPDB KUMKM, Jaenal Aripin dalam keterangan resminya, Rabu, (10/1/2018). LPDB akan menyalurkan dana bergulir pola syariah kepada tiga koperasi…

Read More

Dana Bergulir Skema Syariah Disalurkan Mulai Bulan Depan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah pada Februari 2018. Total alokasi dana bergulir dengan pola syariah pada 2018 ditetapkan sebesar Rp 450 miliar. Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin, mengatakan, dana bergulir dengan pola syariah akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, LPDB juga mengakomodasi pelaku UMKM untuk mengakses dana bergulir tersebut. Dia menjelaskan, awalnya dana bergulir dengan pola…

Read More

Simpanan Pokok dan Wajib dalam Koperasi Syariah

Oleh Dr. Oni Sahroni,M.A (Doktor Pertama Indonesia di Bidang Fiqh Muqarin Universitas Al-Azhar, Cairo || Anggota Dewan Syariah Nasional-MUI || Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – IAI) Pertanyaan: 1. Kalau simpanan pokok dan wajib sejumlah orang dengan akad wadi’ah per tahun berarti tidak ada keuntungan yang dibagikan. Benar begitu? 2. Tabungan investasi atau sukarela dengan akad mudharabah berarti persenannya proporsional saja ya? 3. Kalau si penyimpan dana wajib tahunan mengundurkan diri karena akad wadi’ah apakah dananya bisa diambil atau tidak? Jawaban: Kesimpulan (a) Jika yang digunakan dalam produk simpanan pokok…

Read More

Perkoperasian Jadi Materi Kuliah

Yogyakarta-Perkoperasian diharapkan dapat menjadi bagian materi perkuliahan pada Program Sudi Kenotaritan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Pemahaman koperasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, diperlukan agar  setelah menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat sekaligus berfungsi menjadi penyuluh dan konsultan koperasi di masyarakat, di samping menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta-Akta Otentik termasuk Akta-Akta Koperasi. Hal  tersebut  disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM,  Meliadi Sembiring pada Rakornas Badan Kerjasama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus UGM, Yogyakarta, (4/1/2017). Turut hadir…

Read More

Pertumbuhan Keuangan Syariah 2018 Diprediksi Lebih Baik

Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School Aziz Setiawan memprediksi pertumbuhan keuangan syariah akan lebih baik. Terutam pada 2018 setelah tren sebelumnya terlihat melambat. Dia mengatakan setelah melambat pada 2015 sampai 2017, tren keuangan syariah mulai menujukkan arah perbaikan. “Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset keuangan syariah 2017 telah mencapa lebih 20 persen untuk year on year nya,” kata Aziz kepada Republika.co.id, Senin (1/1). Secara industri, lanjut Aziz, keuangan syariah berkembang dengan proporsi masing-masing. Untuk perbankan syariah sebesar 37 persen, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah sebesar 9,51 persen, serta pasar modal syariah sebesar…

Read More

BWI, Baznas, dan BPKH

Oleh: Raditya Sukmana, Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Peneliti Center of Islamic Social Finance Intelligence, Universitas Airlangga dan Hendri Tanjung, Badan Wakaf Indonesia Pada 5 Desember 2017, dilakukan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Salah satu rekomendasi RDP adalah adanya kerja sama BWI, Baznas, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan institusi yang tujuannya mengelola dana haji agar efektif dan efisien. Tujuan RDP untuk mengevaluasi anggaran 2017 dan merencanakan anggaran 2018. Rapat membahas kinerja masing-masing institusi untuk selanjutnya diusulkan program-program bersama. Rapat…

Read More

UMKM Dikucuri Modal Kredit Ultra Mikro

SURABAYA – Penyaluran Kredit Ultra Mikro (Kredit UMI) terus bergulir. Pembiayaan Kredit UMI ditujukan untuk koperasi dan UMKM tidak bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maksimum plafon Rp10 juta. ”Jadi tukang bakso, nasi goreng bisa mengakses kredit ini,” tutur Menteri Koperasi & UKM, Puspayoga, di Surabaya, kemarin. Puspayoga menyerahkan Kredit UMI senilai Rp117,1 miliar pada empat koperasi/koperasi syariah. Koperasi itu bertindak sebagai chanelling untuk disalurkan pada anggota koperasi dan pengusaha mikro. Empat koperasi penerima Kredit UMI itu melipti Koperasi Abdi Kerta Raharja Tangerang senilai Rp13,4 miliar, Koperasi…

Read More