Bentuk Pembiayaan dalam Koperasi Syariah (2/2)

 

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan pembiayaan-pembiayaan jasa keuangan yang disediakan oleh koperasi syariah. Pada artikel ini akan dilanjutkan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh koperasi syariah,

  1. Piutang Ishtishna

Piutang ini adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

  1. Piutang Ijarah

Piutang ini adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (lessor/penyewa) dengan musta’jir (lesse/yang menyewakan) atas ma’jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

  1. Qardh

Pembiayaan ini adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Di samping pembiayaan yang disediakan di atas, koperasi syariah diberi kesempatan untuk berinovasi mengeluarkan pembiayaan jasa keuangan yang lainnya, sepanjang tidak bertentangan denagn prinsip syariah yang telah difatwakan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tentunya program-program ini haruslah sesuai dengan arahan musyawarah anggota.

Di dalam koperasi syariah, pembiayaan merupakan kegiatan usaha (tamwil) yang berorientasi ekonomi/bisnis (tijarah). Sedangkan fungsi sosial yang berorientasi nirlaba (tabarru’) ditandai dengan adanya baitul maal, sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, shadaqoh (ZIS) dan wakaf.

Koperasi jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan baitul maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus di bidang tersebut. Dengan kata lain, koperasi syariah yang menjalankan kegiatan fungsi sebagai baitul maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maal­-nya dengan kegiatan pembiayaan tamwil-nya. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya percampuran antara pengertian dana sebagai modal usaha (tijarah) dengan dana yang bersifat sosial (tabarru’).

Di sinilah letak salah satu keunggulan koperasi syarah, dimana peranan fungsi ekonomi masyarakat dan fungsi sosial masyarakat dibedakan dengan jelas dan tidak terdapat percampur bauran di dalamnya. Sehingga setiap peranan ekonomi dan peranan sosial dari koperasi syariah dapat diberdayakan secara optimal oleh para pengelolanya.

 

 

Sumber : Burhanuddin. 2013. Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang : UIN-Maliki Press.

Related posts

Leave a Comment