BMT dari Masa ke Masa

Awal Mula BMT

Sebelum adanya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), umat Islam telah lebih dulu mengenal Baitul Maal. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu: bait yang artinya “rumah”, dan al-maal yang berarti “harta”. Baitul Maal memiliki makna sebagai rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Nama Baitul Maal muncul terkait dengan urusan negara berkenaan dengan pengelolaan harta, baik berupa uang maupun barang, sebagaimana Rasululah SAW (pada tahun 1-11 H/622-632 M) memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh dari perang Badar. Rasulullah selalu membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah selesai peperangan. Harta umat dikelola oleh negara dan pengelolanya dihalalkan mengambil sebagian harta tersebut (hak amil sebanyak-banyaknya 12,5% atau 1/8 bagian). Pengelolaan Baitul Maal model ini, terus berlangsung hingga masa kekhalifahan Ali bn Abi Thalib (35-40 H/656-661 H).

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pengelolaan Baitul Maal sepenuhnya berada di bawah kekuasaan khalifah. Kemudian pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah selanjutnya, Baitul Maal telah menjadi lembaga penting bagi negara (mulai dari penarikan zakat & pajak, ghanimah, kharaj, sampai membangun jalan, menggaji tentara dan pejabat sosial, serta membangun sarana sosial).

Namun dewasa ini, peran dan tugas Baitul Maal tidak seluas seperti dulu. Baitul Maal lebih diartikan sebagai lembaga penyalur zakat, infaq dan shadaqah saja, dengan pelaksananya tidak hanya pemerintah, tetapi swasta juga dapat melakukannya.

 

Baitul Maal Dikembangkan dengan Kelengkapannya sebagai Baitul Tamwil

Selanjutnya, kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat semakin menguat. Baitul Maal dirasa perlu diperluas fungsinya; tidak hanya sebagai lembaga sosial yang menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah saja, tetapi juga dapat menyalurkan dana yang dapat ditumbuh-kembangkan menjadi modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi umat.

Pada tahun 1984, aktivis Masjid Salman ITB mendirikan Koperasi Teknosa yang mencoba menggulirkan pembiayaan dengan konsep syariah bagi usaha kecil. Koperasi Teknosa merupakan Baitut Tamwil yang berbadan hukum koperasi. Tahun 1988 juga muncul Koperasi Ridho Gusti. Lalu pada tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama Baitul Maal dan Baitul Tamwil menjadi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu BMT Insan Kamil. Mulai pada masa inilah masyarakat lebih familiar dengan istilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan sosial sebagai fungsi Baitul Maal dan fungsi komersial sebagai fungsi Baitul Tamwil.

 

Pertumbuhan BMT sebagai Lembaga Ekonomi Umat

Keberadaan BMT dirasakan betul manfaatnya oleh umat. Selain melakukan kegiatannya berdasar prinsip syariah, BMT juga memberikan kemashlahatan sosial dan ekonomi. Maka, pada saat itu mulai bermunculan lembaga keuanga mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak dimotori oleh aktivis masjid atau organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PERSIS, dan umat lain baik secara perorangan maupun kelompok.

Sampai dengan tahun 1993, kegiatan operasional BMT di Indonesia masih beragam baik dari sisi produk dan akad maupun sisi sistem operasionalnya. Situasi perekonomian nasional yang mengalami krisis pada tahun 1991 melatarbelakangi munculnya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan istilah “Tight Money Policy”. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan perbankan yang mempermudah pendirian bank.

Kebijakan ini mendorong umat untuk mendirikan bank syariah, khususnya skala mikro atau Bank Perkreditan Rakyat. Namun, kenyataannya masyarakat menghadapi banyak kendala untuk mendirikan BPR, terutama dari segi SDM dan modal dasar. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung memilih mendirikan BMT. Beberapa BMT yang muncul pada masa itu antara lain: BMT BINAMA di Semarang, BMT TAMZIS di Wonosobo, BMT BUS di Lasem, dan BMT Beringharjo di Yogyakarta. Gerakan nasional BMT yang dimotori oleh PINBUK pada tahun 1995 tampaknya memiliki peran yang cukup penting dalam hal ini. Pada masa ini, BMT yang beroperasi di Indonesia merupakan lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UKMK dengan Keputusan Menteri UMKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Dengan menjamur-tumbuh dan berkembangnya BMT, menjadi sebuah keyakinan bahwa BMT dapat menjawab permasalahan ekonomi umat. Beberapa BMT mulai tumbuh kesadarannya untuk memperkuat barisan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dituntut professional. Beberapa BMT membentuk lembaga semacam “APEX” sebagai payung BMT. Dompet Dhuafa REPUBLIKA, ICMI, INKOPSYAH, dan P3UK adalah lembaga-lembaga yang mengawali menempatkan diri sebagai “APEX” yang mewadahi BMT-BMT di bawah jejaringnya.

 

Sumber: Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A Wibowo. 2016. BMT: Praktik dan Kasus. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Related posts

2 thoughts on “BMT dari Masa ke Masa

  1. renata

    bagus sekali artikelnya, terimakasih sudah merangkumkan dalam artikel yang mudah dipahami 🙂

  2. admin

    Sama2, semoga bermanfaaat ya ^^

Leave a Comment