Gebyar IKOSINDO Summit Jateng 2019

Tema Disrupsi menjadi hal yang menarik diperbincangkan terlebih untuk pelaku BMT dan Koperasi Syariah di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi lembaga microfinance. IKOSINDO Jateng mengambil tema tersebut dalam Summit 2019 ini. Menyiapkan BMT IKOSINDO tetap Tangguh dan Kokoh Menghadapi Era Disrupsi. Dihelat pada tanggal 7-8 Agustus 2019 di Hotel Grasia, Semarang, IKOSINDO Summit Jateng 2019 dihadiri oleh anggota IKOSINDO Jateng sebanyak 80 peserta. Narasumber yang hadir untuk memberikan materi antara lain, Bapak Abu Syauqi, Bapak Agus Purnomo, dan Bapak Suwarno. Ketiganya telah dikenal dalam lingkup Koperasi…

Read More

Ini Tahapan Sosialisasi Fatwa DSN MUI kepada Stakeholder

Oleh: Ahmad ZR Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Prof Jaih Mubarak mengatakan, pengesahan empat draf fatwa keuangan syariah bersama mitra trategis, regulator, kalangan industri, keuangan dan bisnis syariah dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, sosialisasi, dan kedua internalisasi khusus untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) tiap perusahaan. “Nah, internalisasi untuk Dewan Pengawas Syariah ini dinamakan Pra Ijtima. Pra Ijtima itu biasanya dikelompokan tiap cluster seperti perbankan, koperasi, asuransi, dan pasar modal. Jadi itu per satu kepentingan,” kata Jaih kepada Indonesia Inside, saat ditemui usai acara sosialisasi…

Read More

DSN-MUI Tetapkan 4 Fatwa Baru Keuangan Syariah

Oleh: Suandri Ansah Indonesiainside.id, Jakarta — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membahas dan mengesahkan 4 empat draf fatwa keuangan syariah pada Rabu-Kamis (3-4/7) kemarin. Agenda tersebut sekaligus menjadi ajang Halal bi Halal DSN-MUI dengan mitra trategis, regulator dan kalangan industri keuangan dan bisnis syariah serta sosialisasi fatwa terbaru. Adapun keempat fatwa yang telah ditetapkan yakni, Akad Wakalah bil Istitsmar, Sukuk Wakalahbil Istitsmar, Penyelenggaraan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Biaya Riil dalam Ta’widh Akibat Wanprestasi. “Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban DSN-MUI dalam memastikan terpenuhinya prinsip…

Read More

Koperasi di Indonesia Harus Didorong Terapkan Teknologi Digital

Seluruh koperasi di Indonesia didorong untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0, kata Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia Mohamad Sukri. “Kemajuan teknologi digital sekarang ini juga harus diikuti koperasi-koperasi di Indonesia. Sekarang sudah dimulai pergeseran paradigma reformasi total koperasi di era revolusi industri 4.0 sehingga koperasi-koperasi di Indonesia harus menerapkan teknologi digital,” kata Mohamad Sukri di Semarang, Rabu. Ia mengungkapkan koperasi di Indonesia yang sudah menerapkan teknologi digital saat ini baru 25-30 persen sehingga koperasi yang lain didorong untuk segera berbenah untuk mengejar…

Read More

RUU Perkoperasian Satu Dari 5 RUU Akan Disahkan DPR Tahun 2019 ini

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menargetkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU)dalam Masa Persidangan III Tahun 2018-2019. Lima RUU tersebut termasuk dalam 33 RUU yang masih belum selesai dibahas. “Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan 5 RUU dapat disahkan menjadi UU tahun inui” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018-2019, Gedung Nusantara II DPR, Senin (7/1/2019). Kelima RUU yang ditargetkan selesai meliputi RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan…

Read More

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Jakarta – Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat koperasi dipaksa untuk kembali menggunakan UU Nomor 25/1992, UU produk lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, salah satu pembicara yaitu akademisi Revrisond Baswir mempertanyakan keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tertuang dalam RUU Perkoperasian.”Saya minta Dekopin tidak lagi mendapat kucuran dana melalui APBN”, tegas Revrisond dalam sebuah seminar nasional membahas RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (16/1). Menurut Revrisond, koperasi itu sifatnya kemandirian. Idealnya, Dekopin itu hidup dari iuran koperasi yang menjadi anggotanya. Sehingga, akan…

Read More

Porsi Penyaluran KUR Syariah Baru 0,6 Persen

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yuana Sutyowati menilai, lembaga perbankan syariah masih memiliki peluang besar dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, tidak sedikit pelaku yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Sampai saat ini, Yuana mencatat, realisasi penyaluran KUR syariah baru dilakukan satu lembaga keuangan, yakni BRI syariah. Ia berharap, akan ada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dapat terlibat pada tahun depan. “Kami hanya bisa mengajak, tidak dapat intervensi lebih. Mereka yang harus mengusulkan sendiri,” ujarnya ketika dihubungi Republika,…

Read More

Reformasi Total Koperasi Sumbangkan PDB 4,48%

Program pengembangan koperasi selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hingga 2018, kontribusi PDB koperasi meningkat menjadi 4,48% dari sebelumnya pada 2014 hanya 1,71%. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, peningkatan kontribusi PDB koperasi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mereka menggulirkan program reformasi total koperasi yang dijabarkan melalui tiga langkah strategis, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. “Jadi, kami arahkan betul-betul ke depan, koperasi itu berkualitas. Tanpa koperasi berkualitas, enggak mungkin akan meningkatkan PDB, jadi akan jalan di tempat,” kata Puspayoga pada paparan…

Read More

IKOSINDO Summit 2018: Menjalin Sinergi, Mandiri Bersama Koperasi Syariah

Pagelaran Workshop dan Silatnas IKOSINDO SUMMIT 3 yang bertema Islamic Social Finance di Koperasi Syariah telah sukses dilaksanakan Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo) Regional Jawa Timur. Acara yang diikuti ratusan peserta dari Koperasi Syariah dan BMT di seluruh Indonesia anggota Ikosindo itu digelar di GreenSA Inn UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa-Rabu (24-25 Juli 2018). Narasumber-narasumber handal membekali peserta dengan berbagai strategi untuk memajukan masing-masing lembaga selama dua hari. Diantaranya Bapak Iwan Agustiawan Fuad (BWI Bidang Kelembagaan), Dr. Raditya Sukmana (FEB UNAIR/ Dewan Pakar IKOSINDO), Bapak Imam Teguh Saptono (Global Wakaf),…

Read More

Koperasi Perlu Lakukan Pembagian Sektor Usaha

Koperasi di Indonesia dinilai perlu melakukan rekayasa kelembagaan lewat spin-off agar mampu bertahan. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan, menjelaskan, spin off adalah pembagian organisasi ke berbagai sektor usaha baik jasa, produksi, dan konsumsi. Kelembagaan koperasi ini membentuk badan hukum baru yang beroperasi di bawah sistem Group, Holding, atau Konsorsium. “Spin off ini dilakukan untuk pengembangan koperasi secara transformatif untuk menyikapi kondisi internal dan menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis,” katanya, melalui keterangan resminya, Selasa (20/3/2018). Dia menjelaskan sasaran dilaksanakannya pembagian (spin off) ini agar…

Read More