RUU Perkoperasian Satu Dari 5 RUU Akan Disahkan DPR Tahun 2019 ini

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menargetkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU)dalam Masa Persidangan III Tahun 2018-2019. Lima RUU tersebut termasuk dalam 33 RUU yang masih belum selesai dibahas. “Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan 5 RUU dapat disahkan menjadi UU tahun inui” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018-2019, Gedung Nusantara II DPR, Senin (7/1/2019). Kelima RUU yang ditargetkan selesai meliputi RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan…

Read More

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Jakarta – Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat koperasi dipaksa untuk kembali menggunakan UU Nomor 25/1992, UU produk lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, salah satu pembicara yaitu akademisi Revrisond Baswir mempertanyakan keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tertuang dalam RUU Perkoperasian.”Saya minta Dekopin tidak lagi mendapat kucuran dana melalui APBN”, tegas Revrisond dalam sebuah seminar nasional membahas RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (16/1). Menurut Revrisond, koperasi itu sifatnya kemandirian. Idealnya, Dekopin itu hidup dari iuran koperasi yang menjadi anggotanya. Sehingga, akan…

Read More

Porsi Penyaluran KUR Syariah Baru 0,6 Persen

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yuana Sutyowati menilai, lembaga perbankan syariah masih memiliki peluang besar dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, tidak sedikit pelaku yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Sampai saat ini, Yuana mencatat, realisasi penyaluran KUR syariah baru dilakukan satu lembaga keuangan, yakni BRI syariah. Ia berharap, akan ada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dapat terlibat pada tahun depan. “Kami hanya bisa mengajak, tidak dapat intervensi lebih. Mereka yang harus mengusulkan sendiri,” ujarnya ketika dihubungi Republika,…

Read More

Reformasi Total Koperasi Sumbangkan PDB 4,48%

Program pengembangan koperasi selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hingga 2018, kontribusi PDB koperasi meningkat menjadi 4,48% dari sebelumnya pada 2014 hanya 1,71%. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, peningkatan kontribusi PDB koperasi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mereka menggulirkan program reformasi total koperasi yang dijabarkan melalui tiga langkah strategis, yaitu reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. “Jadi, kami arahkan betul-betul ke depan, koperasi itu berkualitas. Tanpa koperasi berkualitas, enggak mungkin akan meningkatkan PDB, jadi akan jalan di tempat,” kata Puspayoga pada paparan…

Read More

IKOSINDO Summit 2018: Menjalin Sinergi, Mandiri Bersama Koperasi Syariah

Pagelaran Workshop dan Silatnas IKOSINDO SUMMIT 3 yang bertema Islamic Social Finance di Koperasi Syariah telah sukses dilaksanakan Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo) Regional Jawa Timur. Acara yang diikuti ratusan peserta dari Koperasi Syariah dan BMT di seluruh Indonesia anggota Ikosindo itu digelar di GreenSA Inn UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa-Rabu (24-25 Juli 2018). Narasumber-narasumber handal membekali peserta dengan berbagai strategi untuk memajukan masing-masing lembaga selama dua hari. Diantaranya Bapak Iwan Agustiawan Fuad (BWI Bidang Kelembagaan), Dr. Raditya Sukmana (FEB UNAIR/ Dewan Pakar IKOSINDO), Bapak Imam Teguh Saptono (Global Wakaf),…

Read More

Koperasi Perlu Lakukan Pembagian Sektor Usaha

Koperasi di Indonesia dinilai perlu melakukan rekayasa kelembagaan lewat spin-off agar mampu bertahan. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan, menjelaskan, spin off adalah pembagian organisasi ke berbagai sektor usaha baik jasa, produksi, dan konsumsi. Kelembagaan koperasi ini membentuk badan hukum baru yang beroperasi di bawah sistem Group, Holding, atau Konsorsium. “Spin off ini dilakukan untuk pengembangan koperasi secara transformatif untuk menyikapi kondisi internal dan menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis,” katanya, melalui keterangan resminya, Selasa (20/3/2018). Dia menjelaskan sasaran dilaksanakannya pembagian (spin off) ini agar…

Read More

Pertumbuhan Positif Koperasi Dorong Kontribusi PDB

Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong reformasi koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto Nasional. Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan koperasi harus dikelola secara baik dan profesional agar memberi manfaat kepada masyarakat. “Jika kinerja koperasi sehat dan berkualitas akan menghasilkan PDB koperasi tinggi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi yang merata,” katanya, akhir pekan lalu. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan reformasi total koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi. Setelah lebih dua tahun implementasinya, mampu mendorong peningkatkan PDB koperasi dari 1,71% pada 2014,…

Read More

LPDB Salurkan Dana Bergulir Skema Syariah Sebesar Rp 450 Miliar

Tahun ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah, adapun total alokasi dana tersebut sebear Rp 450 miliar. Dana bergulir tersebut akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). “Dana tersebut akan disalurkan tahun ini, alokasinya tetap Rp 450 miliar dan akan dimulai pada Februari nanti,” kata Direktur Pembiayaan LPDB KUMKM, Jaenal Aripin dalam keterangan resminya, Rabu, (10/1/2018). LPDB akan menyalurkan dana bergulir pola syariah kepada tiga koperasi…

Read More

Dana Bergulir Skema Syariah Disalurkan Mulai Bulan Depan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah pada Februari 2018. Total alokasi dana bergulir dengan pola syariah pada 2018 ditetapkan sebesar Rp 450 miliar. Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin, mengatakan, dana bergulir dengan pola syariah akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, LPDB juga mengakomodasi pelaku UMKM untuk mengakses dana bergulir tersebut. Dia menjelaskan, awalnya dana bergulir dengan pola…

Read More

Perkoperasian Jadi Materi Kuliah

Yogyakarta-Perkoperasian diharapkan dapat menjadi bagian materi perkuliahan pada Program Sudi Kenotaritan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Pemahaman koperasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, diperlukan agar  setelah menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat sekaligus berfungsi menjadi penyuluh dan konsultan koperasi di masyarakat, di samping menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta-Akta Otentik termasuk Akta-Akta Koperasi. Hal  tersebut  disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM,  Meliadi Sembiring pada Rakornas Badan Kerjasama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus UGM, Yogyakarta, (4/1/2017). Turut hadir…

Read More