IKOSINDO Summit 2018: Menjalin Sinergi, Mandiri Bersama Koperasi Syariah

Pagelaran Workshop dan Silatnas IKOSINDO SUMMIT 3 yang bertema Islamic Social Finance di Koperasi Syariah telah sukses dilaksanakan Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo) Regional Jawa Timur. Acara yang diikuti ratusan peserta dari Koperasi Syariah dan BMT di seluruh Indonesia anggota Ikosindo itu digelar di GreenSA Inn UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa-Rabu (24-25 Juli 2018). Narasumber-narasumber handal membekali peserta dengan berbagai strategi untuk memajukan masing-masing lembaga selama dua hari. Diantaranya Bapak Iwan Agustiawan Fuad (BWI Bidang Kelembagaan), Dr. Raditya Sukmana (FEB UNAIR/ Dewan Pakar IKOSINDO), Bapak Imam Teguh Saptono (Global Wakaf),…

Read More

Koperasi Perlu Lakukan Pembagian Sektor Usaha

Koperasi di Indonesia dinilai perlu melakukan rekayasa kelembagaan lewat spin-off agar mampu bertahan. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan, menjelaskan, spin off adalah pembagian organisasi ke berbagai sektor usaha baik jasa, produksi, dan konsumsi. Kelembagaan koperasi ini membentuk badan hukum baru yang beroperasi di bawah sistem Group, Holding, atau Konsorsium. “Spin off ini dilakukan untuk pengembangan koperasi secara transformatif untuk menyikapi kondisi internal dan menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis,” katanya, melalui keterangan resminya, Selasa (20/3/2018). Dia menjelaskan sasaran dilaksanakannya pembagian (spin off) ini agar…

Read More

Pertumbuhan Positif Koperasi Dorong Kontribusi PDB

Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong reformasi koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto Nasional. Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan koperasi harus dikelola secara baik dan profesional agar memberi manfaat kepada masyarakat. “Jika kinerja koperasi sehat dan berkualitas akan menghasilkan PDB koperasi tinggi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi yang merata,” katanya, akhir pekan lalu. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan reformasi total koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi. Setelah lebih dua tahun implementasinya, mampu mendorong peningkatkan PDB koperasi dari 1,71% pada 2014,…

Read More

LPDB Salurkan Dana Bergulir Skema Syariah Sebesar Rp 450 Miliar

Tahun ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah, adapun total alokasi dana tersebut sebear Rp 450 miliar. Dana bergulir tersebut akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). “Dana tersebut akan disalurkan tahun ini, alokasinya tetap Rp 450 miliar dan akan dimulai pada Februari nanti,” kata Direktur Pembiayaan LPDB KUMKM, Jaenal Aripin dalam keterangan resminya, Rabu, (10/1/2018). LPDB akan menyalurkan dana bergulir pola syariah kepada tiga koperasi…

Read More

Dana Bergulir Skema Syariah Disalurkan Mulai Bulan Depan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah pada Februari 2018. Total alokasi dana bergulir dengan pola syariah pada 2018 ditetapkan sebesar Rp 450 miliar. Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin, mengatakan, dana bergulir dengan pola syariah akan disalurkan kepada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) atau BMT, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, LPDB juga mengakomodasi pelaku UMKM untuk mengakses dana bergulir tersebut. Dia menjelaskan, awalnya dana bergulir dengan pola…

Read More

Perkoperasian Jadi Materi Kuliah

Yogyakarta-Perkoperasian diharapkan dapat menjadi bagian materi perkuliahan pada Program Sudi Kenotaritan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Pemahaman koperasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, diperlukan agar  setelah menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat sekaligus berfungsi menjadi penyuluh dan konsultan koperasi di masyarakat, di samping menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta-Akta Otentik termasuk Akta-Akta Koperasi. Hal  tersebut  disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM,  Meliadi Sembiring pada Rakornas Badan Kerjasama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus UGM, Yogyakarta, (4/1/2017). Turut hadir…

Read More

Pertumbuhan Keuangan Syariah 2018 Diprediksi Lebih Baik

Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School Aziz Setiawan memprediksi pertumbuhan keuangan syariah akan lebih baik. Terutam pada 2018 setelah tren sebelumnya terlihat melambat. Dia mengatakan setelah melambat pada 2015 sampai 2017, tren keuangan syariah mulai menujukkan arah perbaikan. “Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset keuangan syariah 2017 telah mencapa lebih 20 persen untuk year on year nya,” kata Aziz kepada Republika.co.id, Senin (1/1). Secara industri, lanjut Aziz, keuangan syariah berkembang dengan proporsi masing-masing. Untuk perbankan syariah sebesar 37 persen, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah sebesar 9,51 persen, serta pasar modal syariah sebesar…

Read More

UMKM Dikucuri Modal Kredit Ultra Mikro

SURABAYA – Penyaluran Kredit Ultra Mikro (Kredit UMI) terus bergulir. Pembiayaan Kredit UMI ditujukan untuk koperasi dan UMKM tidak bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maksimum plafon Rp10 juta. ”Jadi tukang bakso, nasi goreng bisa mengakses kredit ini,” tutur Menteri Koperasi & UKM, Puspayoga, di Surabaya, kemarin. Puspayoga menyerahkan Kredit UMI senilai Rp117,1 miliar pada empat koperasi/koperasi syariah. Koperasi itu bertindak sebagai chanelling untuk disalurkan pada anggota koperasi dan pengusaha mikro. Empat koperasi penerima Kredit UMI itu melipti Koperasi Abdi Kerta Raharja Tangerang senilai Rp13,4 miliar, Koperasi…

Read More

GNPF: Bersatu Bangun Ekonomi, Kembangkan Koperasi Syariah

Berbicara kebangkitan ekonomi umat, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, KH Bachtiar Nasir menyatakan, hal tersebut harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. “Yaitu, menghidupkan kembali budaya berkoperasi yang sudah ditinggalkan oleh pola korporasi,” ungkapnya  baru-baru ini. Tentu, lanjutnya, koperasi syariah serta lembaga finansial syariah juga harus dikembangkan. “Ini juga sangat kuat dan erat dengan kebangkitan ekonomi keumatan,” tandasnya. Begitu juga, kata UBN, sapaan akrabnya, tidak kalah pentingnya adalah melahirkan generasi wirausahawan Muslim dari kalangan muda khususnya. Hal itu, menurutnya adalah sesuatu yang penting dalam rangka membangkitkan…

Read More

Fasilitasi Santripreneur, LPDB-KUMKM Dorong Pertumbuhan Kewirausahaan Baru di Tanah Air

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus memberikan kemudahan bagi santri pengusaha (entrepreneur) atau lebih dikenal dengan santripreneur dalam mengakses pembiayaan dana bergulir. Langkah tersebut sebagai upaya LPDB-KUMKM dalam mendorong santripreneur mempercepat pengembangan kewirausahaan, sekaligus pemerataan perkembangan kewirausahaan di Tanah Air. Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, penerima dana bergulir masih terbuka luas dan para santripreneur diharapkan bisa memanfaatkan pembiayaan tersebut. “Penyaluran dana bergulir ini untuk mempercepat pengembangan kewirausahaan dan sekaligus pemerataan perkembangan kewirausahaan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun juga di luar Jawa…

Read More