Ekonomi Syariah dan Tahun Politik 2018

Oleh : Irfan Syauqi Beik**
Tahun 2018 tidak diragukan lagi adalah tahun politik yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Data KPU menunjukkan bahwa tahun 2018 akan diselenggarakan pilkada di 171 daerah di seluruh Indonesia. Pergantian kepala daerah ini merupakan sebuah keniscayaan, dimana momentum pilkada menjadi sarana evaluasi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah yang ada, sekaligus menjadi ajang memilih kepala daerah yang dianggap dapat memenuhi aspirasi mereka.
Selain itu, pada tingkat nasional, diantara tahapan penting yang harus dilalui pada tahun 2018 ini adalah pengajuan calon anggota legislatif pada bulan Juli 2018, dan pengajuan calon presiden pada bulan Agustus 2018. Terlepas apakah nanti ada perubahan dari sisi waktu, namun dipastikan kedua proses tersebut akan sangat menguras energi bangsa ini. Tentu kita berharap bahwa semua proses politik tersebut bisa memberikan hasil yang optimal bagi bangsa Indonesia.
Dari perspektif ekonomi syariah, semua proses politik, baik di daerah maupun pada level nasional, diharapkan dapat mendongkrak peran yang lebih besar kepada institusi dan instrumen ekonomi syariah. Meski belum pernah ada survey mengenai persepsi calon kepala daerah dan bakal calon anggota dewan terhadap ekonomi syariah, namun penulis menduga bahwa tingkat literasi mereka terhadap ekonomi syariah masih sangat rendah. Dugaan ini tentu bukan tanpa sebab, tetapi didasarkan pada fakta yang ada.
Jika kita perhatikan, bahwa sejak tahun 2004 hingga saat ini, program-program di bidang ekonomi yang ditawarkan kepada publik oleh para caleg maupun para calon kepala daerah (cakada), masih sangat jarang yang menyentuh aspek penguatan ekonomi syariah. Seolah-olah “jualan” ekonomi syariah masih dianggap kurang menarik. Hanya sedikit partai, caleg dan cakada yang menaruh perhatian pada ekonomi syariah, padahal instrumen ini memiliki potensi yang sangat besar.
Untuk membuktikan hal di atas, mari kita ambil contoh di bidang perzakatan. Hasil studi Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS tahun 2017 ini di 28 provinsi dengan menggunakan IZN (Indeks Zakat Nasional) sebagai indikator, ditemukan fakta bahwa rata-rata nilai indeks regulasi dan indeks dukungan APBD masing-masing mencapai angka 0,29 dan 0,32. Skor tersebut jika didasarkan pada kriteria penilaian IZN (yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik) maka berada pada kriteria “kurang baik”. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov dan DPRD, masih sangat lemah terhadap pengelolaan zakat di daerahnya. Dukungan regulasi maupun dukungan APBD yang ada, masih jauh dari kata memadai.
Hal ini membuat BAZNAS di daerah banyak yang berjuang sendiri. Meski demikian, kinerja kelembagaan dan dampak pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS daerah terhadap kesejahteraan mustahik, menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja dukungan pemda dan DPRD-nya. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata nilai indeks kelembagaan dan indeks dampak zakat terhadap mustahik, yang masing-masing mencapai angka 0,50 (kategori cukup baik) dan 0,65 (kategori baik).
Memang ada beberapa provinsi yang menunjukkan pengecualian, seperti Provinsi Aceh, yang memiliki indeks regulasi dan dukungan APBD sangat baik, dan Banten, yang memiliki indeks regulasi baik dan indeks dukungan APBD sangat baik. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para kepala daerah beserta para anggota DPRD masih belum menganggap zakat ini sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ini adalah bukti bahwa literasi zakat pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, masih belum berada pada level yang diharapkan.
Contoh lain adalah di bidang perbankan syariah. Secara umum, dukungan pemerintah daerah terhadap perbankan syariah juga masih belum optimal. Baru Pemprov Aceh yang berani mengkonversi bank daerah miliknya menjadi bank umum syariah sehingga mendongkrak posisi aset perbankan syariah nasional di kisaran 5,3 persen. Mudah-mudahan rencana Pemprov NTB melakukan hal yang sama, dapat berjalan dengan baik di tahun 2018 ini. Selanjutnya, Pemprov Jabar juga terbukti mampu membesarkan Bank BJB Syariah sebagai bank syariah daerah yang kuat, meski masih memiliki induk yang konvensional.
Inilah potret realitas yang harus terus menerus diperbaiki. Harus diakui bahwa ada sisi ideologis dari ekonomi syariah, yang membuat sebagian pihak di negeri ini menjadi antipati dan alergi, termasuk sebagian pemimpin politik. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah adanya sisi pragmatis dari ekonomi syariah, yang kalau dikelola dengan baik, akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian bangsa dan negara. Sisi pragmatisme inilah yang membuat banyak negara bukan Islam, seperti Inggris dan Singapura, yang mencoba memanfaatkan ekonomi syariah untuk kepentingan mereka sendiri.
Inilah tantangan bagi para pegiat ekonomi syariah untuk mengkomunikasikan potensi dan peluang ekonomi syariah kepada para pemimpin politik negeri ini. Para (bakal) caleg, cakada, bahkan capres mendatang, harus dapat diyakinkan bahwa sektor riil syariah (seperti industri makanan dan pariwisata halal), sektor keuangan syariah, dan sektor zakat dan wakaf, berpotensi untuk dijadikan sebagai instrumen yang bisa mengangkat derajat perekonomian daerah dan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Wallaahu a’lam.
*Dimuat di Rubrik Iqtishodia Harian Republika edisi Kamis 28 Desember 2017
**Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB dan Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Related posts

Leave a Comment