Koperasi Syariah Sekunder; Pendahuluan

Pembangunan ekonomi akan berhasil apabila tercipta sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Nyatanya, ada sekitar 2,7 miliar orang dewasa di dunia yang tidak memiliki akses ke sumber keuangan, nyaris sesuai dengan jumlah orang miskin yang terhitung sebanyak 1,7 miliar orang. Indonesia sendiri termasuk negara yang mencatatkan tingginya jumlah penduduk yang tidak berbank (unbanked), bahkan tidak terlayani jasa keuangan formal. Bank Dunia (2010) mencatat hanya sekitar 33% penduduk Indonesia yang sudah terlayani oleh bank, dan 20%-nya adalah penduduk dewasa.

Dalam Survei Neraca Rumah Tangga, World Bank (2011) menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia sebenarnya menabung. Sekitar 48% menabung di lembaga keuangan formal, dimana sebagian besar adalah Bank. Angkanya agak berbeda dalam hal meminjam atau layanan kredit, dimana lebih dari 40% tidak bisa mendapat pinjaman. Bahkan yang mendapat pembiayaan dari bank hanya sekitar 17%. Justru jumlah yang bisa mendapatkan suntikan dana dari informal sangat besar yakni sebanyak 36%.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai badan usaha dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga keuangan/pembiayaan dengan melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya. KJKS merupakan satu kanal terpenting dalam sistem keuangan untuk menjangkau lebih luas lagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro kecil pada umumnya.

Kondisi KJKS yang sekarang tersebar di berbagai wilayah perkotaan dan pedesaan, memiliki peran strategis terutama sebagai lembaga intermediasi dalam bidang permodalan dan pembiayaan bagi anggota koperasi yang menjalankan usaha ekonomi produktif. Peran KJKS sangat penting karena selama ini secara nyata telah banyak melayani masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan, khususnya layanan kredit/pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan intermediary, KJKS tidak dapat terlepas dari risiko inherent seperti, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko lainnya.

Risiko likuiditas akan melanda koperasi, terutama saat terjadi peningkatan atas penarikan simpanan dan permintaan pembiayaan. Hal itu sering terjadi pada waktu-waktu seperti musim liburan atau hari keagamaan. Risiko ini terjadi karena adanya mismatch antara sumber dana dengan penyaluran dana yang mengakibatkan ketidakcukupan dana tunai untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menjadi penting karena jika KJKS tidak dapat menyediakan dana yang akan ditarik oleh pemilik dana, maka kepercayaan anggota terhadap KJKS akan merosot jatuh. Bahkan dapat memicu timbulnya rush, dimana pemilik dana akan menarik dananya di KJKS tersebut secara besar-besaran. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan koperasi.

Risiko operasional akan merugikan koperasi akibat kesalahan operasional seperti kesalahan pelaksaanaan SOP, SDM tidak mumpuni, kesalahan sistem informasi, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula risiko pasar, risiko hukum, kepatuhan syariah, reputasi dan strategi. Walaupun risiko-risiko tersebut pada umumnya kecil kemungkinan menerpa KJKS, namun tetap harus diwaspadai.

Untuk meminimalisir risiko seperti di atas, setiap KJKS semestinya selalu meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelolanya. Selain itu adanya Koperasi Syariah Sekunder (KSS)/Apex KJKS juga mencegah koperasi mengalami risiko yang berkelanjutan.

KSS/Apex KJKS adalah lembaga berbadan hukum, baik koperasi, maupun badan hukum lain termasuk lembaga pemerintah di bawah Kementrian, yang bertindak sebagai koordinator SRO yang seluruh anggotanya adalah KJKS primer. Sifat keanggotaan Apex KJKS adalah sukarela.

Ada berbagai fungsi yang bisa dijalankan oleh KSS, antara lain:

  1. Pembentukan pooled of funds yang akan digunakan untuk menurunkan risiko likuiditas
  2. Penyediaan bantuan financial (financial assistance) terutama dalam memperkuat sumber pendanaan KJKS
  3. Penyediaan bantuan teknis (technical assistance) untuk memperkuat kapasitas masing-masing KJKS yang menjadi anggota Apex
  4. Meningkatkan fungsi pelaporan guna memperbaiki sistem pengawasan KJKS
  5. Membangun sistem rating KJKS yang disepakati bersama guna memperbaiki sistem pembinaan dari kementrian

 

 

disarikan dari buku Pedoman Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Kerjasama Usaha Antar Koperasi – KemenkopUKM RI

Pendahuluan tentang Koperasi Syariah Sekunder

Related posts