Kualitas Koperasi Syariah Lebih Baik dari Konvensional

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menilai, meski kehadiran Koperasi dengan pola syariah masih baru di Indonesia, namun dari sisi kualitas mampu mengalahkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional yang berjumlah 11 ribuan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mencontohkan, di daerah Solo, Jawa Tengah, perkembangan bisnis syariahnya sangat cepat. “Memang dari sisi kualitas memang masih sangat kecil dibanding konvensional, KSP Konvensional kurang lebih 11 ribuan, syariah di bawah tiga ribu. Tapi dari sisi kualitas, lebih unggul dari koperasi konvensional,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, pada acara Sosialisasi Direktorat Pembiyaan Syariah LPDB-KUMKM, bertajuk “Membangun Komitmen dan Kerja Bersama Mengembangkan Keuangan Mikro Syariah Indonesia”, di Solo, Jateng, Selasa (26/9).

Braman menilai, agar bisnis koperasi syariah dan koperasi konvensional terus berkembang, maka harus mengikuti perkembangan zaman yang saat ini memasuki era teknologi informasi atau fintech. Apalagi saat ini semua telah menggunakan teknologi sebagai penunjang kemudahan, sehingga menurutnya perlu ada reformasi untuk koperasi.

“Oleh karena itu sesuai harapan Pak Menteri (AAGN Puspayoga), harus ada reformasi koperasi. Kalau kita tidak kritis seperti itu akan ketinggalan,” kata Braman.

Braman menjelaskan, bisnis koperasi syariah maupun koperasi konvensional khususnya di Jateng juga harus menangkap peluang usaha baik di perbankan, asuransi dan investasi senilai 40,6 juta dolar AS atau setara kurang lebih Rp 527 triliun.

“Potensi Rp 527 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Kalau kita lihat dari Jawa Tengah, dari rangking kualitas, bersaing dengan Jawa Timur, keduanya saling salip-menyalip, satu, dua. Jadi koperasi di Jawa Tengah tidak kalah penting selalu unggul di atas koperasi konvesional,” tutur Braman.

Alokasi penyaluran dana LPDB-KUMKM tahun 2017 mencapai Rp 1,5 triliun, akan dioptimalkan penyalurannya kepada koperasi sebesar 40 persen atau Rp 600 miliar serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara sebesar Rp 900 persen atau 60 persen. Dari alokasi tersebut, sebesar Rp 450 miliar dialokasikan untuk pola syariah.

Sekedar informasi, sejak tahun 2008 sampai 2017 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,49 triliun kepada 1.014.078 UMKM melalui 4.300 mitra yang terdiri dari para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1,4 triliun disalurkan dengan pola syariah.

Menyoal Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), lanjut Braman, sangat membantu sekali dalam penyaluran LPDB-KUMKM. Saat ini, baru 19 BLUD yang sudah beroperasi, 5 BLUD di tingkat provinsi, dan sisanya di Kabupaten/Kota. “Jadi dengan BLUD menjadi kepanjangan tangan dalam penyaluran LDPB-KUMKM,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi Jateng Ema Rahmawati mengatakan, saat ini ada 515 koperasi syariah di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 191 rajin melakukan RAT secara berurut-turut, sementara 324 koperasi syariah tidak melakukan RAT tiga tahun berurut-turut. Hal ini akan dilakukan tindakan tegas, yakni penutupan.

“Kalau tiga tahun tidak melakukan RAT, akan kita hentikan,” tegasnya.

Ema juga mendorong koperasi syariah yang ada di Jateng untuk segera melakukan pendidikan tentang perkoperasian. Hal ini agar koperasi di Jateng terus berkembang sesuai dengan prinsip koperasi.

“Selain itu, kami juga akan menjalin kerja sama dengan Satpol PP, karena kalau tidak begini bapak-bapak akan suka-suka. Ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. kami ingin membesarkan koperasi di sektor riil,” ujarnya.

 

sumber : Republika

Related posts