Mengenal Organisasi Koperasi Syariah

Dalam setiap pendirian organisasi pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada banyak instrumen yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Instrumen tersebut antara lain adalah struktur organisasi.

Selayaknya seperti organisasi yang lainnya, koperasi syariah memiliki struktur organisasi sebagai penunjang kelangsungan berjalannya koperasi syariah. Di dalam operasional secara profesional, koperasi syariah ditunjang dengan struktur,

  1. Rapat Anggota

Struktur ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana di dalam rapat anggota menetapkan hal-hal pokok yang menentukan arah berjalannya koperasi syariah. Di dalam struktur ini ditentukan AD ART, kebijakan umum, pengangkatan pengurus, rencana kerja, pembagian SHU dan penggabungan, peleburan maupun pembubaran koperasi.

  1. Pengurus Koperasi Syariah

Pada struktur ini, tugas pokoknya adalah mengelola koperasi syariah dan operasional lainnya, seperti rencana kerja dan administrasi koperasi syariah. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha koperasi syariah kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa.

  1. Pengelola Koperasi Syariah

Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional dengan jabatan manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaja yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka manajer tersebut dapat disetarakan sebagau direktur. Tugas utama dari pengelola ini adalah memimpin usaha koperasi syariah.

Di samping struktur profesional, koperasi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini memiliki dua badan pengawasan, badan yang pertama dalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Badan ini melakukan fungsinya dengan memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan koperasi syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).

Bagi unit jasa keuangan syariah, DPS melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola UJKS kepada anggota/masyarakat. Sedangkan bagi unit sektor riil, DPS lebih menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan dan yang dijual baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.

Pengawasan kedua disebut dengan Dewan Pengawas Operasional. Pengawas operasional melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada koperasi syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Dewan pengawas dipilih berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dan diusulkan oleh pengurus dalam rapat anggota.

Struktur organisasi inilah yang menjadi penopang bagi keberlanjutan usaha koperasi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Pengetahun ini dapat menjadi pertimbangan bagi para calon anggota dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pelayanan keuangan koperasi syariah ini.

 

Sumber : Buchori, Nur S. 2012. Koperasi Syariah : Teori dan Praktik. Tangerang Selatan : Penerbit Pustaka Aufa Media (PAM Press).

Related posts

Leave a Comment